Selamat datang di Subdit Standardisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian..
Senin, 16 Januari 2012

Peraturan Perundangan

18.51 | Diposting oleh standardisasi1 | | Edit Entri
A. Undang-Undang

1 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 : Pangan
2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 : Perlindungan Konsumen
3 Undang-Undang No 12 Tahun 1992 : Sistem Budidaya Tanaman
4 Undang-Undang No 13 Tahun 2010 : Hortikultura
5 Undang-Undang No 16 Tahun 1992 : Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
6 Undang-Undang No 18 Tahun 2009 : Peternakan dan Kesehatan Hewan
7 Undang-Undang No 18 Tahun 2004 : Perkebunan
8
9
10
11


B. Peraturan Pemerintah
1PP No 14 Tahun 2002 :Karantina Tumbuhan
2PP No 28 Tahun 2004 : Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
3PP No 69 Tahun 1999 : Label dan Iklan Pangan
4PP No 102 Tahun 2000 : Standardisasi Nasional
5
6
7
8
9
10


C. Peraturan Menteri
1Permentan No 18 Tahun 2008 : Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
2Permentan No 20 Tahun 2009 : Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan atau Jerohan dari luar Negeri.
3Permentan No 20 Tahun 2010 : Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
4Permentan No 27 Tahun 2009 : Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
5Permentan No 32 Tahun 2007 : Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras
6Permentan No 35 Tahun 2006 : Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak
7Permentan No 35 Tahun 2007 : Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik (GFP)
8Permentan No 35 Tahun 2008 : Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang baik (Good Manufacturing Practices)
9Permentan No 35 Tahun 2011 : Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif
10Permentan No 37 Tahun 2006 : Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
11Permentan No 38 Tahun 2008 : Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (Bokar)
12Permentan No 40 Tahun 2011 : Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik
13Permentan No 43 Tahun 2010 : Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
14Permentan No 44 Tahun 2009 : Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang baik (GHP)
15Permentan No 48 Tahun 2009 : Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik
16Permentan No 51 Tahun 2008 : Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
17Permentan No 51 Tahun 2011 : Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan atau Bibit Ternak ke dalam dan keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
18Permentan No 51 Tahun 2012 : Pedoman Penanganan Pascapanen Kakao
19Permentan No 60 Tahun 2012 : Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
20Permentan No 64 Tahun 2013 : Sistem Pertanian Organik
21Permentan No 67 Tahun 2014 : Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao
22Permentan No 68 Tahun 2013 : Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih secara wajib
23Permentan No 88 Tahun 2011 : Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran pangan Asal Tumbuhan
Lampiran I : Jenis PSAT dan Cemaran
Lampiran II : Pengakuan dan ekuivalensi hukum
Lampiran III : Keterangan PSAT
Lampiran IV : Tata Cara Pengambilan Contoh
Lampiran V : Laboratorium
Lampiran VI : Surveilans
25Permendag No 14 Tahun 2007 Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan
26Permendag No 18 Tahun 2013 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
27
Permendag No 30 Tahun 2012 : Ketentuan Impor Produk Hortikultura






D. Keputusan Menteri
1Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian No 881 Tahun 1996 : Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian
2Kepmentan No 469 Tahun 2001 : Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
3
4
5
6
7
8
9
10
Selengkapnya bisa melalui link berikut http://perundangan.deptan.go.id